BOGOR, BRAVO-IDN | Proses lelang proyek di pemerintahan kabupaten Bogor (Pemkab Bogor) tahun 2024 dinilai amburadul. Pasalnya, pasca dibuka dan digelar lelang proyek yang di biayai oleh Anggaran Pendapatan dan Anggaran Daerah (APBD) Kabupaten Bogor dibeberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menuai sorotan diduga adanya persekongkolan yang berujung berbau kolusi.
Kalangan pemerhati kinerja di Pemkab Bogor memberikan warning keras sekaligus kritikan tajam kepada pemerintah daerah kabupaten Bogor (Pemkab Bogor) salah satunya dari organisasi profesi kewartawanan yakni Pokja Wartawan.
Jonarudin Syah, Ketua kelompok kerja wartawan menduga adanya indikasi ketidakberesan ditubuh UKPBJ,
Jhon sapaan akrabnya beberapa pemenang tender proyek dalam proses lelang tidak memenuhi syarat lelang, hal itupun di anggap proses persaingan usaha tidak sehat atau dugaan pengaturan bersama, berupa kolusi dan persekongkolan”,Ucap Jhon kepada kalangan media.
“Pantas saja akhir-akhir ini para pejabat sangat sulit untuk ditemui”,ucapnya saat ditemui disekitar dinas Pemkab Bogor pada Selasa, (15/10/2024).
Menurutnya, masalahnya mereka semua banyak kesalahan dan berani memenangkan tender walaupun surat kelengkapan lelang sudah mati alias bodong tetapi masih tetap dimenangkan”,Ungkapnya.
Jonarudin syah ketua Pokja ini menguraikan, Sedangkan menurut aturan dari pemerintah atau kepres semua peserta lelang harus lengkap dokumennya”,Jelasnya
“Akan tetapi kenyataanya perusahaan Bodong juga dimenangkan, ini ada apa”,Cetusnya.
Sementara itu, Asman Dila Kepala Unit Kerja pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) saat diminta klarifikasi terkait isu isu yang berkembang dalam permasalahan lelang proyek pekerjaan di Kabupaten Bogor hanya mengatakan sistem kerja kedepannya akan di ubah, saat diminta klarifikasi di kantornya oleh tim Pokja Wartawan Kabupaten Bogor.
“Berjanji akan merubah semua tata cara pelelangan yang dianggap kurang baik agar kedepannya mejadi lebih baik lagi”,Ucap Asman Dila saat ditemui di kantornya di dampingi ketua Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Anas N Safei dan beberapa staff lainnya.
Tim Pokja Wartawan yang datang saat itu memang bukan kaleng kaleng, selain berdasarkan data lengkap juga dengan fakta yang ada .
Dalam pertemuan itu, Tim Pokja Wartawan menanyakan beberapa persoalan diantaranya soal pungli yang dilakukan oleh para petugas lelang dan menjadi keluhan para pengusaha penyedia jasa, serta keanehan dalam proses lelang yang memenangkan salah satu perusahaan namun persyaratan administrasi tidak lengkap.
Bahkan Jonarudin Syah yang juga sebagai Ketua Pokja Wartawan Kabupaten sekaligus pihak yang tahu persis tentang permainan itu mengatakan akan terus mengawal persoalan ini, bahkan akan meminta Aparat Penegak Hukum Propinsi Jawa Barat untuk turun tangan .
Berdasarkan temuan data yang ada, dugaan pungli sebesar 1 sampai 2 persen dari nilai proyek diminta oleh petugas UKPBJ kepada peserta lelang. Dan pemberiannya dimuka, sehingga bisa jadi pemenang. Dan saya siap melakukan pembuktian kalau memang dianggap tidak benar”, tegas JonarudinSyah.
(Red)
