BOGOR, BRAVO-IDN – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor menjadi sorotan viral setelah dituding menganggarkan dana miliaran rupiah untuk acara seremonial yang dinilai tidak tepat sasaran. Desakan keras agar Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan menelusuri kejanggalan anggaran tersebut disampaikan secara tegas oleh para aktivis.
Berdasarkan data resmi dari Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, terungkap dua anggaran yang menuai kontroversi. Pertama, Belanja Penyelenggaraan Bogor Bike Festival dengan kode RUP 61737202 senilai Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Kedua, anggaran Festival Mobil Kuno dan Antik (kode RUP 59225021) sebesar Rp1,1 miliar.
Hanif Abdullah, Juru Bicara Aktivis Bogor, menegaskan bahwa alokasi dana besar ini sangat janggal dan tidak sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat. Kritik ini berbasis pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan Kabupaten Bogor sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi secara absolut di Indonesia.
”Angka kemiskinan yang mencapai peringkat pertama nasional ini seharusnya menjadi alarm. Setiap rupiah APBD harusnya diarahkan untuk pemulihan ekonomi rakyat, bukan untuk festival yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendesak warga,” tegas Hanif, dalam keterangan resminya, Selasa (25/6).
Lebih lanjut, Hanif mempertanyakan urgensi penggelaran dana miliaran rupiah untuk event hiburan, sementara ribuan warga masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar seperti pekerjaan, pendidikan, dan pangan.
”Yang rakyat butuhkan bukan konser atau festival mewah, tetapi kepastian bisa makan dan menyambung hidup. Ini tentang prioritas yang keliru,” ujarnya.
Para aktivis mendesak Disbudpar Kabupaten Bogor untuk mengubah fundamental kebijakannya. Alih-alih fokus pada event seremonial, dinas didesak untuk membuka lapangan kerja nyata, menghidupkan ekonomi lokal, serta menguatkan dan memproduktifkan pelaku UMKM pariwisata.
Karena dinilai gagal dalam mengelola anggaran daerah, koalisi aktivis ini secara resmi mendesak APH untuk segera mengusut dugaan kejanggalan dalam alokasi APBD-Perubahan tersebut. Mereka menekankan bahwa uang rakyat harus digunakan secara transparan, akuntabel, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan publik.
Tuntutan mereka jelas: “Prioritas anggaran harus dikembalikan kepada rakyat. Stop anggaran seremonial. Pastikan setiap rupiah APBD bekerja untuk kebutuhan dasar masyarakat.”tandasnya.
Desakan ini kini menjadi perbincangan hangat di media sosial dan ditunggu tindak lanjutnya oleh pihak berwenang.
(Wn)
