BOGOR, BRAVO-IDN – Kegiatan Festival Aspirasi yang diselenggarakan oleh Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI berlangsung dengan antusias dan tertib di Wisma Sejahtera DPR RI, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, pada Jumat, 21 November 2025.
Acara ini dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan berbagai desa yang wilayahnya bersinggungan dengan kawasan hutan.
Festival Aspirasi bertujuan untuk menyerap aspirasi aparat pemerintahan desa terkait berbagai persoalan yang selama ini menjadi kendala dalam pengelolaan wilayah, khususnya desa-desa yang berada di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan, baik hutan lindung maupun hutan produksi.
Dalam forum dialog, sejumlah isu mengemuka, seperti, Status lahan desa yang masuk peta kawasan hutan sehingga menghambat pembangunan infrastruktur, Kendala legalitas pemukiman warga yang sudah puluhan tahun tinggal di wilayah tersebut, Pembatasan pemanfaatan ruang desa akibat regulasi kehutanan, Harapan revisi tata batas kawasan agar tidak merugikan desa.
Para peserta menyampaikan pandangan secara terbuka dan konstruktif, sementara perwakilan BAM DPR RI mencatat seluruh poin penting sebagai bahan pembahasan lebih lanjut di tingkat legislatif.
Acara juga diberi ruang khusus untuk pernyataan dari perwakilan desa yang hadir, termasuk Kepala Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, yang menyampaikan harapan agar pemerintah pusat memberikan solusi konkret dan tidak bertele-tele dalam menangani persoalan kawasan hutan yang dialami masyarakat desa.
“Saya, Budianto selaku Kepala Desa Sukawangi, sangat mengapresiasi kegiatan Festival Aspirasi yang digelar oleh BAM DPR RI. Ini menjadi ruang penting bagi kami aparat desa untuk menyampaikan langsung persoalan-persoalan yang selama puluhan tahun dihadapi masyarakat, terutama terkait status wilayah desa kami yang masih masuk dalam kawasan hutan.
Masyarakat Sukawangi sudah lama menunggu kejelasan. Banyak pembangunan desa yang terkendala karena status lahan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal padahal kebutuhan infrastruktur seperti jalan, kantor pelayanan publik, dan fasilitas umum sangat mendesak.
Kami berharap DPR RI bersama kementerian terkait dapat mempercepat proses penataan batas kawasan hutan dan memberikan kepastian hukum bagi desa-desa seperti Sukawangi. Kepastian ini tidak hanya akan membuka ruang pembangunan, tetapi juga memberi rasa aman bagi warga yang sudah turun-temurun tinggal dan berusaha di wilayah tersebut.”ujarnya
“Kami siap bekerja sama, memberikan data, dan ikut dalam proses teknis apabila diperlukan. Yang terpenting adalah adanya komitmen nyata dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan ini secara tuntas dan berpihak pada masyarakat.”tutupnya.
(Wan)
