BANGLI, BRAVO-IDN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli, I Ketut Suastika, menerima puluhan warga Desa Adat Tegallalang pada Senin (06/04/2026) pukul 09.00 WITA di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bangli. Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait polemik yang terjadi antara warga desa dengan seorang individu bernama INS yang tinggal di wilayah Desa Adat Tegallalang.
Polemik tersebut berawal dari dugaan penutupan akses jalan usaha tani yang diduga dilakukan oleh INS dengan membuat tembok di depan rumahnya. Kondisi ini menjadi perhatian warga Desa Adat Tegallalang, yang kemudian memutuskan untuk menyampaikan permasalahan tersebut kepada DPRD.
Sang Ketut Rencana, anggota Kertha Desa Adat Tegallalang, menyampaikan bahwa masyarakat menyerahkan persoalan ini kepada DPRD Bangli karena menganggap lembaga tersebut sebagai representasi rakyat yang dapat membantu mencari penyelesaian yang tepat. “Sebagai wakil rakyat di pemerintahan Kabupaten Bangli, kami serahkan persoalan yang berlarut ini kepada DPRD Bangli. Kami yakin sebagai perwakilan rakyat, polemik ini bisa diselesaikan sebagaimana mestinya. Bukan karena kami takut menyelesaikan masalah sendiri, namun kami ingin tetap menjaga situasi kondusif di tengah kondisi yang belum pasti,” ucapnya.
Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika menyampaikan bahwa persoalan yang terjadi di Desa Adat Tegallalang memang sudah seharusnya diserahkan kepada DPRD mengingat kasus ini telah berlangsung cukup lama. “Berdasarkan informasi yang kami terima, kasus sudah berlangsung cukup lama. Kami sebagai perwakilan rakyat Bangli tidak ingin masalah ini berlarut-larut hanya dengan saling melapor tanpa ada titik terang yang nyata,” ujarnya.
Suastika mengibaratkan persoalan tersebut seperti tsunami yang datang dari kejauhan. Ia menegaskan bahwa sebelum situasi menjadi lebih parah dan menimbulkan kerusakan lebih besar, pemerintah daerah dan DPRD harus hadir untuk mencari solusi bersama.
“Sebagai wakil rakyat, DPRD Bangli berfungsi sebagai mediator. Kami akan menjembatani kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar terbaik. Apapun solusi yang dihasilkan nantinya, harus dapat diterima oleh kedua belah pihak dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta semua pihak yang terlibat,” tandasnya. (Red/iel)
