SUKAMAKMUR, BOGOR, BRAVO-IDN – Polemik masifnya bisnis kavling di kawasan jalur wisata Puncak 2, Kecamatan Sukamakmur, kian menyita perhatian publik. Sorotan tajam kini mengarah pada sikap Komisi I DPRD Kabupaten Bogor yang dinilai pasif dan terkesan tutup mata atas dugaan pembangkangan yang dilakukan pengelola proyek kavling Harmoni Hanjawong Village proyek ke-14 besutan Harmoni Grup Indonesia. Sabtu, (14/11)2026).
Hingga berita ini disusun, upaya konfirmasi resmi yang dilayangkan awak media kepada Ketua DPRD maupun jajaran Komisi I DPRD Kabupaten Bogor yang membidangi urusan pemerintahan, hukum, dan pengawasan perizinan tidak membuahkan hasil. Sikap bungkam para wakil rakyat ini memicu tanda tanya besar mengenai efektivitas fungsi pengawasan legislatif terhadap kepatuhan tata ruang dan penegakan peraturan daerah di Bumi Tegar Beriman.
Padahal, peringatan administratif terhadap pengembang proyek ini telah diterbitkan secara resmi. Berdasarkan dokumen yang dihimpun redaksi, Pemerintah Kecamatan Sukamakmur telah melayangkan surat bernomor 600.1.15.2/812-Trantibum tertanggal 22 Oktober 2026 perihal Teguran yang ditujukan langsung kepada pimpinan PT. Harmoni Agroland Indonesia di Sukamakmur.
Surat yang ditandatangani oleh Camat Sukamakmur, Andri Rahman, S.STP., M.Si., tersebut merujuk pada sejumlah regulasi, mulai dari Undang-Undang Bangunan Gedung hingga Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung.
Dalam surat teguran yang turut ditembuskan kepada Bupati Bogor, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR), Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Kepala UPTD Penataan Bangunan I, serta Kepala Desa Sukamakmur tersebut, Camat menginstruksikan lima poin tegas kepada pengelola:
- Menghentikan semua kegiatan di lapangan.
- Menghentikan segala kegiatan promosi, baik secara online maupun offline.
- Berkoordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bogor terkait penyelesaian perizinan dimaksud.
- Melaporkan hasil tindak lanjut kepada Camat Sukamakmur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat.
- Tidak diperkenankan melakukan kegiatan fisik maupun promosi sebelum perizinan ditempuh.
Ironisnya, ketegasan administratif di atas kertas tampak tidak bertaji di lapangan. Selain persoalan perizinan yang belum ditempuh, sejumlah sumber kredibel menyebutkan bahwa proyek ini juga disinyalir berpotensi menyisakan persoalan terkait klaim kepemilikan tanah.
Saat dikonfirmasi, pihak manajemen Harmoni Hanjawong Village, Wahyu, mengklaim pihaknya telah menghentikan operasional pasca-menerima surat teguran. Namun, investigasi langsung awak media di lokasi proyek justru menemukan fakta sebaliknya. Aktivitas alat berat masih terpantau beroperasi di lapangan.
Jejak digital pun memperkuat dugaan pelanggaran terhadap poin larangan promosi dalam surat teguran Camat. Melalui unggahan resmi di platform media sosial pada Senin, 10 November 2026, pihak pengembang secara terbuka mengumumkan bahwa pemadatan lahan tahap 1 dan 2 telah rampung, pengerjaan badan jalan (Right of Way/ROW) tengah berlangsung, serta status proyek yang telah open sale dengan transaksi booking hingga pelunasan dari konsumen.
Situasi ini memperlihatkan adanya celah pengawasan yang serius. Ketika instruksi penghentian aktivitas fisik dan promosi dari pemerintah kecamatan tak diindahkan, diamnya Komisi I DPRD Kabupaten Bogor justru berpotensi memperpanjang preseden buruk bagi penegakan perda, tata kelola lingkungan, dan perlindungan konsumen di Kabupaten Bogor.
Sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers, redaksi tetap membuka ruang hak jawab serta klarifikasi seluas-luasnya bagi pimpinan Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, instansi terkait, maupun manajemen PT. Harmoni Agroland Indonesia.
(Wn)
