JAKARTA, BRAVO-IDN | Wacana kenaikan tunjangan anggota DPR RI kembali menuai kritik tajam. Sejumlah kalangan menilai langkah tersebut dinilai tidak berpijak pada rasa keadilan publik, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih berjuang. Lebih jauh, desakan untuk mengedepankan dialog dan menghindari kekerasan dalam menyikapi aksi unjuk rasa juga disampaikan menyusul insiden kericuhan yang melibatkan pelajar. Jum’at, (29/08/2025).
Direktur Gerakan Peduli Demokrasi, Eki Perbowo, S.E., secara tegas menyoroti kebijakan DPR RI yang dinilai tidak akuntabel dan tidak mencerminkan kepekaan sosial. Ia menekankan bahwa perumusan kebijakan, khususnya terkait tunjangan dan fasilitas anggota dewan, harus dilakukan dengan kehati-hatian dan mempertimbangkan kondisi ekonomi konstituen.
Eki Perbowo menegaskan, “Kebijakan publik seharusnya berpijak pada rasa keadilan dan keberpihakan kepada rakyat, bukan sekadar memenuhi kenyamanan penguasa.”ucapnya
Terkait aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan baru-baru ini, Perbowo menyatakan bahwa fakta di lapangan menunjukkan mayoritas massa yang diamankan adalah pelajar yang datang untuk menyampaikan aspirasi. Ia menyerukan insiden serupa tidak terulang dan mendorong semua pihak untuk mengutamakan dialog serta menahan diri.
”Demokrasi yang sesungguhnya hanya dapat terwujud jika ruang partisipasi rakyat terbuka lebar dan setiap aspirasi dihargai dengan sikap yang bijak,” tambahnya.
Diakhir pernyataannya, Eki Perbowo mengajak seluruh elemen bangsa bersatu menjaga stabilitas dan kedamaian untuk menciptakan kehidupan demokrasi yang sehat, tanpa kekerasan dan tanpa pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
”Pernyataan ini kembali mengingatkan para wakil rakyat untuk senantiasa bekerja dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan mendahulukan kepentingan publik. Kami akan terus memantau perkembangan kebijakan dan proses demokrasi di tanah air.”pungkasnya.
(iel)
