BOGOR, BRAVO-IDN | Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau APBD, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tengah menjadi sorotan tajam dan menuai kritik keras dari publik. Pasalnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor diketahui berencana menggelar Festival Mobil Kuno dan Festival Sepeda dengan alokasi dana yang fantastis: Rp1,1 miliar. Jum’at, (28/11/2025).
Isu ini pertama kali diangkat oleh seorang aktivis Bogor yang mempertanyakan dugaan pemborosan anggaran publik. Tak butuh waktu lama, berita ini langsung viral di berbagai platform media sosial, memicu gelombang komentar pedas yang menyoroti ketidaktepatan alokasi dana di tengah mendesaknya kebutuhan dasar masyarakat.
Secara fakta dan tegas, mayoritas suara publik di ruang digital menilai alokasi Rp1,1 miliar untuk event hiburan ini tidak sejalan dengan prioritas daerah. Kritik paling menohok datang dari warganet yang mengingatkan status Kabupaten Bogor sebagai wilayah dengan peringkat kemiskinan tertinggi nomor satu secara nasional di antara kabupaten lainnya.
Salah satu komentar, misalnya, secara retoris mempertanyakan, “Bogor kan terkenal wisata, ya seharusnya ekonomi pun merata, tapi anehnya menurut survei angka kemiskinan masyarakat terbanyak peringkat 1 di KB Bogor.” Sementara itu, keprihatinan lain juga menyeruak, seperti desakan agar dana tersebut dialihkan untuk perbaikan layanan kesehatan. Akun Anggur Kang Zen tegas menyatakan, “Lebih bermanfaat buat obat rumah sakit yang sering kosong.”ucapnya.
Isu infrastruktur juga tak luput dari sorotan. Netizen lain mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor agar segera membenahi jembatan-jembatan rusak, alih-alih menghabiskan dana untuk festival. Kritikan spesifik pun dilontarkan terhadap tema festival, dengan permintaan agar dana Rp1 miliar tersebut lebih baik dialokasikan untuk program bedah rumah warga yang dinilai lebih menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
Tegasnya, viralnya isu ini adalah barometer sikap kritis masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Publik tidak hanya berhenti pada protes, tetapi juga menuntut transparansi dan tindakan nyata dari pihak berwenang. Sorotan ini menuntut jawaban yang akurat dan tepat dari pemangku kebijakan.
Sementara upaya awak media untuk konfirmasi kepada kadisbudpar belum dapat dikonfirmasi dan tim menunggu keterangan resmi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor terkait urgensi dan pertanggungjawaban anggaran Rp1,1 miliar ini. Akankah APBD digunakan untuk kemakmuran rakyat, atau hanya untuk event yang dianggap bersifat hiburan semata?
(Wn)
