BOGOR, BRAVO-IDN | Bupati Kabupaten Bogor Rudy Susmanto berjanji akan segera Kroscek terlebih dahulu terkait Selisih Anggaran Jalan Hotmix hingga ratusan juta rupiah, hal tersebut saat di hubungi wartawan. Pada Kamis, (14/8/2025).
Ia akan memverifikasi pekerjaan jalan Hotmix di Kampung Peundeuy, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, yang bersumber dari anggaran bantuan keuangan infrastruktur (Bangkeu) senilai Rp1 miliar. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas publik.
Lantaran respons PJ Kades Singajaya yang menuai kontroversi. Hamzah, dinilai tidak profesional saat diminta waktunya terkait pekerjaan Hotmix jalan desa Singajaya adanya selisih hitungan anggaran pembangunan jalan di papan kegiatan Bangkeu dengan hitungan RAPL oleh LSM yang tengah menyoroti dugaan markup.
Hamzah, selaku PJ Kades Singajaya sebelumnya ia tugas pokok dan fungsi sebagai Tim ahli Monitoring (Monev) Kecamatan Jonggol. Namun menuai kritik setelah berdalih,
“Masih mending dialokasikan untuk pembangunan jalan daripada anggarannya dibelikan tanah.”
Pernyataan ini dianggap tidak relevan dan mengindikasikan ketidaktransparanan pengelolaan anggaran. Warga yang hadir saat itu justru tertawa, memicu dugaan kolusi.
Respon Bupati, diapresiasi oleh Komite Investigasi Negara (KIN) M. Said Setiawan (Chen), “diharapkan langkah konkret bupati menjadi perhatian serius bagi kepala desa di kabupaten Bogor dalam merealisasikan anggaran APBD maupun APBN”,Ucapnya.
Said juga mendesak Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk menindak tegas PJ Kades tersebut sebagai bentuk edukasi bagi ASN.
KIN dan LSM mendorong Inspektorat Kabupaten Bogor untuk tidak tebang pilih dalam menyikapi temuan ini. Ia juga mengancam akan melaporkan kasus ini ke Kementerian Desa (Kemendes RI) bahkan hingga Presiden jika tidak ada tindakan konkret.
”Pemimpin harus legowo, mau dikritik, dan menjelaskan secara rinci. PJ Kades ini malah menunjukkan sikap tidak pantas sebagai ASN,”tegasnya Chen saat diminta tanggapan. Jum’at, (15/8).
“Jika tidak ada tindakan serius, kami akan proses ke lebih lanjut,”kecamnya.
PJ Kades Singajaya kini menjadi sorotan usai pernyataan yang tidak profesional oleh lembaga dan LSM, terkait dugaan mark-up anggaran dan ketidaktransparanan atas pembangunan Hotmix jalan desa yang memakan anggaran senilai 600 juta. Ironisnya, sebagai mantan Tim Monev, ia seharusnya memahami pentingnya akuntabilitas. Chen mencurigai ada kepentingan terselubung terkait dugaan pengalihan anggaran APBD Bogor, merujuk pada kasus serupa sebelumnya yang melibatkan pengadaan mebeler dan Smart TV bernilai fantastis.”tandasnya.
Meski Camat Jonggol, Andri Rahman, mengklaim pekerjaan jalan telah sesuai prosedur, tuntutan publik akan audit independen terus menguat. Masyarakat dan LSM menekankan bahwa LSM dan jurnalis berhak mendapatkan informasi akurat sesuai hukum. Kasus ini menjadi ujian bagi Bupati Bogor yang baru menjabat di periode pertama, apakah mampu menegakkan integritas ASN atau justru dianggap abai.
Lanjut, kata Said. “Bupati Bogor diharapkan segera merilis hasil verifikasi anggaran dan Inspektorat diminta audit menyeluruh, termasuk menelusuri dugaan penyimpangan anggaran”Jelasnya.
KIN dan LSM akan terus mengawal kasus ini hingga ada kepastian, mengingat hal ini melibatkan seorang ASN, terkait kontroversi pernyataan seorang pejabat pemerintah, berpotensi mengundang reaksi keras dari masyarakat.
(Tim/Red)
