BOGOR, BRAVO-IDN – Pemerintah Desa Sumur Batu menyoroti minimnya koordinasi antara pelaksana proyek pembangunan Perumahan dan Komersial Citra Bukit Golf dengan pemerintah desa. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Konsultasi Publik Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang digelar di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Kamis (25/06/2026)
Kepala Desa Sumur Batu, H. Adi Nurhimat, SE, menyampaikan berbagai keresahan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat terkait proyek yang diketahui telah berjalan kurang lebih selama 1,5 tahun.
Menurutnya, pemerintah desa selama ini menjadi pihak yang paling sering menerima pertanyaan dari masyarakat mengenai dampak dan manfaat proyek.
Namun hingga kini, banyak pertanyaan warga yang belum dapat dijawab secara tuntas karena minimnya komunikasi dan koordinasi dari pihak pelaksana proyek.
“Setiap hari yang ditanya masyarakat adalah pemerintah desa. Kami menjadi ujung tombak di lapangan, sementara warga ingin mengetahui apa manfaat yang akan mereka dapatkan dari proyek ini,” ujar H. Adi Nurhimat dalam forum konsultasi publik.
Ia juga mengungkapkan bahwa dari tujuh kontraktor yang terlibat dalam pembangunan, belum ada satu pun yang secara resmi datang ke Pemerintah Desa Sumur Batu untuk melakukan koordinasi maupun menjalin komunikasi terkait aktivitas pekerjaan di wilayah tersebut.
Kondisi tersebut, menurutnya, menimbulkan berbagai spekulasi dan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama terkait peluang kerja bagi warga lokal dan dampak sosial yang mungkin timbul seiring berkembangnya proyek.
Dalam kesempatan itu, H. Adi Nurhimat kembali mengingatkan komitmen yang pernah disampaikan oleh pemilik proyek mengenai keterlibatan masyarakat sekitar, khususnya dalam penerimaan tenaga kerja. Ia meminta agar komitmen tersebut dapat direalisasikan secara nyata sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri.
“Kami tidak ingin masyarakat hanya menerima dampaknya saja. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa merasakan manfaat langsung, baik dari sisi lapangan pekerjaan, peningkatan ekonomi, maupun peluang usaha yang muncul dari pembangunan ini,” tegasnya.
Kepala desa juga menilai bahwa kejelasan komitmen dari pihak pengembang sangat diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat yang selama ini terus disampaikan kepada pemerintah desa.
Sementara itu, dalam forum yang dihadiri oleh (Bapak Alamsyah) perwakilan PT Genting Properti Abadi, (Bapak Eddy) konsultan AMDAL, (Bapak Wahyu kasipem kecamatan Babakan Madang) unsur kecamatan, TNI, Polri, dan masyarakat tersebut, berbagai masukan terkait dampak lingkungan maupun sosial menjadi perhatian dalam proses penyusunan dokumen AMDAL.
Bagi Pemerintah Desa Sumur Batu, keberadaan proyek berskala besar seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang jelas dan terukur bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, desa berharap adanya komitmen yang lebih konkret dari pihak pengembang terkait pemberdayaan masyarakat lokal.
“Yang masyarakat tunggu bukan hanya pembangunan yang megah, tetapi kepastian bahwa mereka juga mendapatkan manfaat dari pembangunan yang berlangsung di wilayahnya sendiri,” pungkas H. Adi Nurhimat.
Hingga kegiatan konsultasi publik berakhir, harapan masyarakat tetap sama, yakni adanya keterbukaan, koordinasi yang baik, serta jaminan bahwa pembangunan yang dilakukan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan warga Desa Sumur Batu.
(Wn)
