JONGGOL, BOGOR, BRAVO-IDN – Pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Peundeuy, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, senilai Rp600 juta menjadi sorotan tajam setelah dituding mengalami markup oleh kalangan LSM. Sumber anggaran proyek ini berasal dari Bantuan Keuangan Infrastruktur (BANGKEU) APBD Pemkab Bogor. Polemik ini memantik reaksi dari anggota Komite Investigasi Negara (KIN), M. Said Setiawan, yang menilai ada ketidakjelasan dalam pertanggungjawaban proyek.
M. Said mengkritik keras pernyataan PJ Kepala Desa Singajaya dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dianggap tidak memahami detail teknis pekerjaan. Keduanya juga dinilai gagal menjelaskan alasan ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan realisasi di lapangan atau RAPL.
”Klarifikasi seharusnya menjawab pertanyaan wartawan demi transparansi APBD, bukan sekadar berdalih, ‘Yang penting warga mendukung’,” tegas M. Said.
Ia menambahkan, “Semua desa pasti mendukung pembangunan infrastruktur, tapi yang dipertanyakan adalah akuntabilitas penggunaan dana publik.”
Sorotan semakin panas setelah PJ Kades dan warga setempat memberikan jawaban yang dinilai tidak profesional. Salah satu pernyataan yang viral adalah, “Masih mending dialokasikan untuk jalan daripada anggarannya dibelikan tanah.”
M. Said mengecam pernyataan tersebut, “Apakah ini guyonan? Jurnalis dan LSM bertugas sebagai kontrol sosial untuk memastikan uang pajak rakyat digunakan secara benar.”ujarnya.
Sementara itu, Ketua TPK dikritik karena dianggap tidak mampu memberikan penjelasan teknis. Alih-alih memaparkan detail proyek, ia hanya menyatakan: “Jalan ini akses utama warga menuju Perumahan Citra.”
”Ini jawaban tidak nyambung. Ketua TPK seharusnya mengawasi dan menjelaskan secara rinci, bukan bersembunyi di balik nama warga,” ungkap M. Said.
KIN mendesak Pemkab Bogor dan PJ Kades Singajaya untuk membuka data secara transparan, termasuk dokumen RAB, laporan progres, dan bukti lainnya.
”Ini uang rakyat, harus dikelola dengan profesional dan akuntabel,”tegas M. Said.
Kasus ini viral di media online, memicu tuntutan investigasi lebih lanjut dari masyarakat dan pengawasan ketat dari aparat terkait.
Hingga berita ini diturunkan, Pemkab Bogor belum memberikan tanggapan resmi. Sementara itu, warga setempat berharap ada kejelasan agar proyek pembangunan benar-benar bermanfaat tanpa ada penyimpangan.
Laporan: Tim Investigasi Bravo-Idn
Editor: Red BRAVO-IDN
