WAMENA, BRAVO-IDN – Staf Khusus Menteri Pertahanan RI, Lenis Kogoya, menyampaikan pidato tegas di hadapan para Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) se-enam provinsi di Tanah Papua yang digelar di Wamena, Papua Pegunungan, Selasa (10/3/2026). Dalam forum yang membahas secara khusus sektor pendidikan, Lenis mendorong pelibatan aktif lembaga adat dalam perencanaan pembangunan sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus (OTSUS).
Acara tersebut dihadiri oleh Kepala BPMP Papua Yunus Simangunsong, perwakilan Kemendikdasmen Jakarta Catur, Asisten III Gubernur Papua Pegunungan, serta Kepala Dinas Pendidikan Papua Pegunungan.
Mengawali pidatonya, Lenis menegaskan bahwa pelibatan LMA bukan sekadar wacana, melainkan keharusan konstitusional.
”Secara undang-undang OTSUS di Tanah Papua, semua tanah wilayah adat harus menanyakan dulu kepada kepala suku pemilik hak ulayat. Pemerintah harus koordinasi dulu ke LMA. Jangan ambil anggaran lebih dulu, nanti akan terjadi masalah terus,” ujar Lenis.
Ia menjelaskan, adat dan pikiran-pikiran lokal telah hidup di Tanah Papua jauh sebelum Injil masuk atau Indonesia merdeka. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut harus menjadi fondasi dalam pembangunan, termasuk di sektor pendidikan.
Lenis memaparkan program prioritas pemerintah pusat di bidang pendidikan, yaitu pembangunan sekolah pola asrama terintegrasi satu kawasan. Program ini ditujukan untuk menjawab tantangan di wilayah Pegunungan Tengah seperti Yahukimo, Nduga, Lanny Jaya, Yalimo, Tolikara, dan Mamberamo Tengah, yang masih minim akses listrik dan menghadapi persoalan kemiskinan.
”Pemerintah pusat memberikan fasilitas lengkap: lapangan bola, basket, kolam renang, semua ada dalam satu kawasan. Anggarannya kurang lebih Rp250 miliar. Ini sangat besar,” jelasnya.
Ia menginstruksikan para ketua LMA untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah membahas kesiapan lahan.
”Tanah sudah siap. Bahas lokasi, panggil kepala dinas. Kalau ada sertifikat atau mau dilepas, lepaskan cepat agar segera jalan. Jangan tunggu tahun depan,” tegasnya.
Dalam paparannya, Lenis mengaitkan program pendidikan dengan tiga pilar kedaulatan negara: melindungi segenap bangsa, menciptakan kesejahteraan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
”Hari ini kita bicara khusus mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah tanggung jawab kita bersama,” kata Lenis.
Lenis juga berbagi pengalaman pribadi tentang risiko kepemimpinan. Ia mengaku kerap menghadapi demonstrasi, termasuk saat mendeklarasikan empat provinsi baru di Tanah Papua dan saat mensosialisasikan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia menegaskan bahwa keberanian adalah kunci.
”Saya gak pinter, tapi saya berani. Pemimpin harus siap hadapi persoalan. Siapa suruh jadi kepala suku, siapa suruh jadi pemimpin,” ujarnya.
Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kekerasan yang menimpa dunia pendidikan di Papua.
”Saya melihat dengan mata sendiri, sekolah dibakar, guru dibunuh. Janganlah. Rencana saya ke depan, anak-anak akan kami ambil, sekolahkan di kota, beri makan bergizi, baru setelah pintar kami pulangkan kembali,” tutup Lenis.
Pidato tersebut mendapat sambutan hangat dari para ketua adat yang hadir, menandai babak baru sinergi antara pemerintah dan lembaga adat dalam membangun sumber daya manusia Papua.
(iel)
