LABUHAN BATU, SUMUT, BRAVO-IDN – Sebuah kondisi memprihatinkan dan diduga kuat terkait penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersingkap di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 04 Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Ruang guru di sekolah tersebut sama sekali tidak memiliki meja atau kursi, memaksa para pengajar bekerja dengan kondisi lesehan di lantai, bak warung angkringan. Jum’at, (12/09/2025).
Fakta miris ini merupakan bagian dari temuan yang menguatkan dugaan korupsi dan pengelolaan dana BOS yang tidak transparan oleh oknum kepala sekolah setempat.
Berdasarkan informasi dari sejumlah sumber yang dikonfirmasi, bendahara sekolah yang seharusnya terlibat dalam proses pembelanjaan diklaim sama sekali tidak dilibatkan atau diperlihatkan rincian penggunaan dana untuk pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan fasilitas penunjang lainnya.
“Mirisnya, bendahara sekolah saja tidak pernah dilibatkan dalam apa yang dibelanjakan oleh kepsek tersebut,” ujar seorang aktivis setelah mengetahui seluk-beluk keuangan di sekolah itu.
Kondisi fasilitas yang mengenaskan menjadi bukti nyata. Ruang guru disebutkan tidak memiliki perabot kantor sama sekali. “Tidak ada kursi meja. Di situ yang ada cuma apa, seperti tempat tidur. Tidak ada peralatan kantor. Kejadian tersebut sejak tahun 2023,” ungkap sumber tersebut.
Tidak hanya itu, lambang negara, Bendera Merah Putih, juga terlihat dalam kondisi memilukan lesuh, kusam, dan robek, diduga sudah sangat lama tidak diganti.
Terkait pengelolaan anggaran yang bermasalah, sumber menambahkan, “Bendahara sudah 3 kali berganti. Terkait pengelolaan anggaran dana BOS sekolah,” ujarnya.
Data keuangan yang diperoleh menunjukkan penerimaan dana BOS yang signifikan. Pada 25 Juli, sekolah menerima Rp 144.000.000. Namun, dari data tersebut, operasional sekolah hanya menghabiskan anggaran Rp 79.200.000.
Kemudian, pada pencairan tanggal 19 Januari 2024 senilai Rp 135.840.000, total penyaluran tercatat Rp 80.648.000. Anggaran yang paling menonjol adalah pengembangan perpustakaan yang menghabiskan dana lebih dari Rp 50 juta di tahun 2023. Sementara di tahun 2024, anggaran operasional sekolah menghabiskan kurang lebih Rp 36 juta untuk pengembangan pertanian atau layanan pojok baca.
Sebuah pernyataan tegas dan memilukan datang dari guru yang difungsikan sebagai bendahara di tahun 2025. Pihaknya diduga hanya memenuhi kebutuhan struktural di sekolah, namun tidak pernah dilibatkan dalam penandatanganan penerimaan dan pengelolaan biaya operasional sekolah (BOS).
“Dicairkan Ikut ke Bank, pengelolaan tidak ada. Ikut pengambilan saja, tidak pernah menandatangani tahap pencairannya dan tidak ada pengelolaan anggaran disini,” jelasnya dengan tegas.
Pernyataan senada disampaikan guru lain dan atau selaku mantan bendahara di tahun sebelumnya yang mendampingi bendahara sekolah saat ini, “Tahun ini tidak ada pengelolaan dari dana BOS,” pungkasnya.
Temuan ini menyoroti kerentanan dunia pendidikan, khususnya di pelosok daerah, terhadap praktik pengelolaan dana yang tidak akuntabel. Masyarakat menuntut investigasi yang cepat, tegas, dan transparan dari pihak berwenang, seperti Inspektorat Daerah dan Kepolisian, untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang merugikan negara dan masa depan anak bangsa ini.
(Tim/Red)
Editor : Av
#DanaBOS #KorupsiSekolah #SDN04BilahHilir #LabuhanBatu #RuangGuruMiris
