BOGOR, BRAVO-IDN — Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor melalui program Bantuan Keuangan (Bankeu) senilai Rp1,5 miliar di Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, mendadak jadi sorotan publik. Proyek yang dibiayai dari dana pajak masyarakat tersebut diduga kuat dijalankan tanpa memenuhi prinsip transparansi dan ketaatan standar pengerjaan.
Berdasarkan hasil pantauan di lokasi kegiatan, tidak ditemukan papan informasi proyek (papan transparansi) untuk sejumlah agenda pekerjaan, baik pada proyek pengaspalan jalan maupun program kebudayaan Dayeuh Pajajaran. Padahal, sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik, papan kegiatan wajib terpasang sebelum proyek dimulai sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada warga.
Dugaan minimnya transparansi ini turut dibenarkan oleh salah seorang pekerja di lokasi.
”Ini memang enggak pakai papan kegiatan, Red,”ujar pekerja tersebut saat dikonfirmasi di lokasi proyek pada Selasa (13/10/2026).
Selain persoalan transparansi, fisik pengerjaan proyek pengaspalan juga menjadi sorotan karena diduga dikerjakan secara asal-asalan dan tidak sesuai standar mutu teknis.
Demi menjaga keberimbangan informasi (cover both sides), awak media berupaya mengonfirmasi temuan ini kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Namun, TPK tidak berada di lokasi pekerjaan.
Upaya konfirmasi berlanjut ke Kantor Desa Cadasngampar untuk menemui Sekretaris Desa (Sekdes) dan Kepala Desa. Namun, jajaran Pemdes Cadasngampar tidak berada di tempat selama jam kerja. Staf desa yang bertugas mengonfirmasi bahwa Sekdes telah meninggalkan kantor.
Meskipun telah dihubungi berulang kali melalui sambungan telepon dan pesan singkat WhatsApp, Sekdes Cadasngampar tetap tidak memberikan tanggapan resmi. Langkah konfirmasi kembali dilakukan dua hari berselang dengan mendatangi kantor desa serta lokasi proyek, tetapi pihak Kepala Desa, Sekdes, maupun TPK tetap sulit ditemui.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Desa Cadasngampar belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan tidak transparan dan indikasi pengerjaan proyek Bankeu yang dinilai tidak maksimal tersebut. Publik kini mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor dan Bupatinya untuk turun tangan melakukan pengawasan ketat. (WN)
